Berita HANURA

Wiranto Bahas Pemakzulan di Munas Hanura

Selasa, 02 Februari 2010
Wacana pemakzula Presiden dan Wakil Presiden terkait kasus Century terus bergulir. Hanura akan membahasnya dalam Munas di Surabaya. "Saya batasi untuk Munas saja, nanti biar itu (pemakzulan) dibicarakan di Munas. Pansus bisa berjalan baik jika yang dipercayakan mengunakan hati nuraninya dan kejujuran," ujar Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di kantor DPP Hanura, Jakarta, Senin (1/2). Menurutnya, Hanura akan tetap konsisten membongkar skandal Century meskipun hanya memiliki perwakilan satu orang dalam pansus. Kita punya satu perwakilan di Pansus, saya kira semua partai punya perwakilan di Pansus. Perwakilan di Pansus adalah terjemahan dari sikap kita di fraksi. Dari awal Hanura tetap konsisten berapapun jumlah perwakilam kita, kita tetap menargetkan bagaimana kebenaran ini bisa dibuka seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya pada publik dan rakyat Indonesia," jelasnya. Wiranto juga menegaskan, bila ada pejabat negara yang ternyata terbukti terlibat dalam skandal bailout Century Rp6,7 triliun maka tetap harus bertanggung jawab. "Kalau ada pejabat yang terkait masalah itu ya harus bertanggung jawab. Kita tunggu saja tapi yang pasti disana ada yang salah atau tidak benar. Itu yang kita bongkar, itu kecenderungan. Dari pansus panggil beberapa orang jadi saksi dan ahli itu bisa dilihat memang ada yang salah," ungkapnya. -inilah.com
Hanura Cari Pengganti Wiranto 5-7 Februari

Senin, 01 Februari 2010

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pertama, 5-7 Februari 2010 depan. Munas akan berlangsung di Hotel Sangri La Surabaya. Salah satu agenda Munas adalah mencari ketua umum baru. "Ada tiga agenda yang akan diselenggarakan. Yang pertama penyempurnaan AD/ART, memilih ketua umum baru, dan penentuan target Pemilu 2014," ujar ketua sterring comittee Nurdin Tampubolon di Kantor DPP Hanura, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (1/2/2010). Munas ini diprediksi akan dihadiri lebih dari 1.241 perwakilan DPP dan organisasi sayap Partai Hanura. Untuk pengurus DPD yang akan diundang adalah ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan untuk DPC yang diundang adalah ketua dan sekretaris. Ketua Umum Hanura Wiranto mengatakan, beberapa tenaga muda diharapkan akan muncul dalam Munas tersebut. Munas yang diberi tagline SDSB (Sukses Damai Sesuai Harapan dan Rencana dan Bermartabat). "Kami mohon doa restu dari masyarakat agar Munas pertama Partai Hanura dapat diselenggarakan dengan baik," kata Wiranto di tempat yang sama. Munas ini diperkirakan akan dihadiri oleh 2.300 undangan yang terdiri dari 1.241 peserta Munas, 17 anggota DPR RI, 104 anggota DPRD Provinsi, 786 DPRD Kabupaten/Kota, dan 100 undangan VIP. -detik

Hanura: Perlu ada Verifikasi Presiden

Rabu, 27 Januari 2010

Anggota pansus Bank Century dari Partai Hanura, Akbar Faisal, akan mempertanyakan kemungkinan pemanggilan Presiden SBY ke hadapan pansus. Pemanggilan tersebut diperlukan guna melakukan pemeriksaan silang pernyataan yang telah diberikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mantan Gubernur BI, Boediono, dan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. "Banyak yang harus dikonfrontir ke presiden," ujar Akbar, Selasa (26/1), di gedung DPR. Pansus, sambungnya, merasa membutuhkan penjelasan dari presiden apakah betul pernyataan dari bawahannya dulu sesuai dengan laporannya ke presiden. Nanti malam dalam rapat internal pansus Akbar, atas nama partainya, akan mempertanyakan soal pemanggilan presiden ke DPR. Ia lantas meminta presiden tidak perlu khawatir akan rencana itu. "Tidak ada apa-apa kok," katanya. Akbar memastikan pemanggilan itu sekadar agar pansus bisa mengkonfrontir pernyataan Sri Mulyani, Boediono, dan Jusuf Kalla yang pernah diutarakan di hadapan pansus terkait Bank Century. -republika.co.id

Wiranto: 4 Hal yang Bikin Reformasi Gagal

Jumat, 08 Mei 2009

Partner Jusuf Kalla, Wiranto, menilai kegagalan reformasi yang digulirkan mahasiswa pada tahun 1998 lalu disebabkan karena 4 Hal. Jika 4 hal ini diperbaiki, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan tercapai. "Ada 4 hal yang menyebabkan reformasi tidak berhasil. Pertama, prinsip mandat. Masing-masing elite masih terkooptasi oleh kepentingan sendiri maupun parpol," kata Wiranto dalam acara diskusi bertemakan 'Pemilu 2009 Hasilkan Pemerintahan Untuk Rakyat' di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (7/5/2009). Kegagalan reformasi juga disebabkan oleh keterwakilan politik dan pertanggungjawaban pemerintah yang tidak transparan. Karena itu jika nanti dipercaya, dia berjanji akan memperbaiki semuanya. "Faktor kedua karena keterwakilan politik dan akuntabilitas kita yang rendah sekali. Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat masih sangat rendah," paparnya. Ketua Umum Partai Hanura ini juga menyinggung penegakan hukum yang tebang pilih dalam pemerintahan saat ini. Seharusnya dengan komitmen penegakan hukum yang sangat tinggi, pemerintah bisa menghasilkan yang lebih besar dari yang ada sekarang. "Kehendak untuk menegakkan hukum sangat luar biasa, tetapi dalam prakteknya tidak berjalan semestinya. Banyak yang melenceng," kritiknya. Wiranto juga menyinggung masalah kepemimpinan yang tegas dan cepat dalam mengelola pemerintahan. Hal itu sangat penting untuk memberikan kepastian kepada rakyat bahwa Indonesia adalah negara yang tidak bisa dipermainkan. "Kuncinya semua, para elite yang punya posisi, harus mempunyai leadership. Harus kuat dan tegas, kuat terkait dukungan parpol, kalau tegas berkaitan dengan karakter. Kalau dari sononya nggak tegas, ditegas-tegasin ya nggak bisa. Harapan kita tinggal pemimpin yang terpilih nanti memiliki talenta yang pro rakyat," pungkasnya. -detik

Wiranto: Kami Tak Mencari Kemuliaan

Senin, 29 Juni 2009
Calon wakil presiden nomor urut 3 Wiranto menegaskan, dia dan Jusuf Kalla tidak ingin mencari kemuliaan dengan mencalonkan diri di Pilpres 2009. Ia juga berjanji akan lebih memerhatikan kesejahteraan para guru. Hal itu diungkapkan Wiranto saat menggelar kampanye dialogis, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (28/6). Mantan Menhankam/Pangab itu menegaskan, pasangan JK-Win tidak lagi mencari kemuliaan. Sebab, hal itu belum dirasakan rakyat. "Kami sepakat untuk maju dalam Pilpres 2009, hanya untuk memuliakan rakyat. Selama ini, rakyat belum merasakan kemuliaan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang adil merata," tutur Wiranto. Tak hanya itu, di sektor pendidikan Pasangan Nusantara itu berjanji untuk lebih memerhatikan nasib para guru yang kini masih banyak yang berpenghasilan kurang dari Rp 200 ribu. "Bagaimana bisa. Para guru yang mencetak para generasi muda berkualitas, mencetak para calon pemimpin bangsa, masih memiliki penghasilan di bawah Rp 200 ribu atau di bawah UMR,” ujarnya. Hal ini, kata dia, harus dibenahi. Termasuk agar kebijakan pendidikan nasional dapat berjalan berkesinambungan. “Jangan ganti pemimpin, ganti kebijakan, dan berganti-ganti buku," tegas Wiranto. -inilah.com
Wiranto: Hanura Tetap Kritisi Pemerintah

Jumat, 22 Januari 2010
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menegaskan tetap akan menempatkan partainya sebagai partai yang selalu mengkritisi pemerintah yang berkuasa. Wiranto menilai wajar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan evaluasi terhadap parpol pengusungnya. Saat ditanya, apakah Hanura siap bergabung dengan parpol koalisi pemerintah jika terbuka kesempatan, Wiranto menolaknya secara halus. "Saya kira dalam koalisi evaluasi biasa. Posisi Hanura kan sudah jelas. Selalu menempatkan diri kritis konstruktif, dengan satu konsep mengkritisi pemerintah berotoritas. Harus ada kekuatan penyeimbang, meski itu kecil," kata Wiranto kepada wartawan sebelum acara Seminar Nasional Partai Hanura di Jakarta, Jumat (8/1/2010). Saat ditanya, apakah dirinya merasa bersyukur sejak awal partainya tak bergabung dengan parpol koalisi, Wiranto jawab, "Ngapain bersyukur. Itu kan urusan orang lain. Masa Hanura ngurusin yang lain." Justru, mantan Panglima TNI mengaku siap mendeklarasikan koalisi 8 parpol pada hari ini, dengan nama Deklarasi Aliansi Nasional Partai Politik. Deklarasi dilakukan terhadap 8 parpol yang memiliki sikap yang sama dengan Hanura. Acara seminar ini sendiri dihadiri beberapa tokoh parpol dan tokoh nasional, di antaranya mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan Menpora Adhyaksa Dault, mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Sekjen PDI Perjuangan Tjahlo Kumolo, Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban, dan mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. -kompas.com
Tudingan Eks Menteri Berkhianat, Partai Hanura Pertanyakan Motivasi Ruhut Sitompul

Senin, 21 Desember 2009

Hanura mempertanyakan maksud pernyataan politisi PD Ruhut Sitompul tentang adanya eks menteri yang menunggang demo serang SBY. Ruhut dinilai mencoba mengalihkan isu di sela-sela kerja pansus Century. "Apa tujuannya dia ke sana? Kenapa dia ngomong begitu? Buktikan kalau memang valid," kata Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Akbar Faisal saat ditemui detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009). Menurut Akbar, sebaiknya Ruhut berkonsentrasi di pansus angket Century. Jangan mencoba mengarahkan isu yang melebar tidak jelas. "Sebagai anggota pansus, tidak usah melebar ke sana-ke sini. Sudah fokus saja ke pansus, tidak usah ngaco," pinta Akbar. Sebelumnya diberitakan, Ruhut Sitompul mengaku mendapat data dari BIN atas dugaan keterlibatan beberapa mantan menteri SBY dalam aksi demo belakangan ini. Ruhut menuding para mantan menteri itu masih dendam dan membonceng aksi untuk meraih kembali kekuasaan. -detik.com

Wiranto: 4 Hal yang Bikin Reformasi Gagal

Jumat, 08 Mei 2009

Partner Jusuf Kalla, Wiranto, menilai kegagalan reformasi yang digulirkan mahasiswa pada tahun 1998 lalu disebabkan karena 4 Hal. Jika 4 hal ini diperbaiki, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan tercapai. "Ada 4 hal yang menyebabkan reformasi tidak berhasil. Pertama, prinsip mandat. Masing-masing elite masih terkooptasi oleh kepentingan sendiri maupun parpol," kata Wiranto dalam acara diskusi bertemakan 'Pemilu 2009 Hasilkan Pemerintahan Untuk Rakyat' di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (7/5/2009). Kegagalan reformasi juga disebabkan oleh keterwakilan politik dan pertanggungjawaban pemerintah yang tidak transparan. Karena itu jika nanti dipercaya, dia berjanji akan memperbaiki semuanya. "Faktor kedua karena keterwakilan politik dan akuntabilitas kita yang rendah sekali. Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat masih sangat rendah," paparnya. Ketua Umum Partai Hanura ini juga menyinggung penegakan hukum yang tebang pilih dalam pemerintahan saat ini. Seharusnya dengan komitmen penegakan hukum yang sangat tinggi, pemerintah bisa menghasilkan yang lebih besar dari yang ada sekarang. "Kehendak untuk menegakkan hukum sangat luar biasa, tetapi dalam prakteknya tidak berjalan semestinya. Banyak yang melenceng," kritiknya. Wiranto juga menyinggung masalah kepemimpinan yang tegas dan cepat dalam mengelola pemerintahan. Hal itu sangat penting untuk memberikan kepastian kepada rakyat bahwa Indonesia adalah negara yang tidak bisa dipermainkan. "Kuncinya semua, para elite yang punya posisi, harus mempunyai leadership. Harus kuat dan tegas, kuat terkait dukungan parpol, kalau tegas berkaitan dengan karakter. Kalau dari sononya nggak tegas, ditegas-tegasin ya nggak bisa. Harapan kita tinggal pemimpin yang terpilih nanti memiliki talenta yang pro rakyat," pungkasnya. -detik